header-int

Atasi Kesenjangan, Entas Kemiskinan

Selasa, 07 Nov 2017, 08:33:08 WIB - 124 View
Share
Atasi Kesenjangan, Entas Kemiskinan

Tantangan terbesar pembangunan di Jawa Timur adalah meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan. Meski tercatat ada banyak kemajuan, tetapi masih diperlukan upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Dengan 39 juta penduduk yang tersebar dalam sub-kultur yang unik dengan karakteristik beragam, serta 229 pulau yang tersebar di garis pantai sepanjang 2.833 km, yang tercakup dalam 29 kabupaten dan 9 kota, membangun Jawa Timur adalah tantangan yang tidak mudah. Masalah pembangunan ekonomi memerlukan pendekatan yang holistik sekaligus partikular.

Di sektor peningkatan kemakmuran, tercatat ada banyak kemajuan. Tahun 2009, tingkat kemiskinan di Jatim 16,68 persen, menurun menjadi 11,85 persen di tahun 2016. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5.08 di tahun 2009 menjadi 4.21 di tahun 2016.

Kemajuan tersebut tak lepas dari prestasi Jawa Timur dalam mempertahankan rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih dari 6 persen per tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kumulatif dari Rp 684 triliun pada tahun 2009, menjadi Rp 1.855 triliun pada tahun 2016. Ini jelas peningkatan yang sangat berarti.

Meski capaian prestasi dan kemajuan tersebut membahagiakan, tetapi perlu upaya untuk menurunkan tingkat pengagguran secara signifikan. Persoalan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat. Catatan indeks gini Jawa Timur menjadi perhatian serius. Data BPS, pada tahun 2016, indeks gini rasio Jawa Timur sebesar 0,40. Artinya, Jawa Timur masuk dalam tingkat ketimpangan sedang.

Mengatasi Kesenjangan

Salah satu perhatian melihat dari capaian serta masalah yang masih tersisa adalah bagaimana mengatasi kesenjangan sehingga capaian ekonomi bisa dirasakan warga biasa. Idealnya, pertumbuhan ekonomi diikuti oleh penurunan kesenjangan. Hal ini bisa dilakukan apabila program pemerataan bisa berjalan dengan baik.

Salah satu yang perlu dirancang adalah, pertama, melakukan pengelompokan dan keterhubungan antara wilayah industri dan jasa inti dengan wilayah penunjang. Dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing wilayah, dampak dari laju pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh wilayah Jawa Timur.

Pola pengelompokan yang akan ditunjang dengan pembangungan infrastruktur, terutama di wilayah selatan Jawa Timur dan Madura, akan membuka ruang bagi daerah atau sektor usaha yang terisolasi dan tidak mempunyai akses terhadap sumber daya.

Upaya ini diperkuat dengan komitmen anggaran pemerintah provinsi sejak tahun 2016 di mana pembangunan infrastruktur senilai hampir Rp 7 triliun dan terbagi ke dalam 614 proyek. Anggaran ini diupayakan meningkat hingga 15 triliun per tahun dengan alokasi untuk pembangunan proyek dan infrastruktur baru di luar pemeliharan.

Melalui infastruktur yang baik, kelancaran dan mobilisasi infrasturktur eknomi dapat terwujud. Ada kemudahan untuk mengakses semua wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas sektor industri dan perdagangan. Dengan cara ini, diharapkan wilayah pelosok dan terisolir juga memperoleh kemudahan akses.

Kedua, memfokuskan pemberdayaan di daerah-daerah tertinggal, terutama menstimulan lahirnya indsutri kecil menengah di daerah. Salah satu masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah pada keberlanjutan karena berbagai sebab, terutama proses produksi dan pemasaran. Padahal ada banyak potensi UMKM yang dapat dimaksimalkan.

Penguatan UMKM penting mengingat sumbangan industri dan UMKM pada PDRB Jatim mencapai 54,98 persen. Jawa Timur setidaknya mempunyai 6 juta pengusaha UMKM, dengan 95 persen merupakan usaha mikro, 3 persen usaha kecil dan sisanya usaha menengah. Tenaga kerja yang terserap di UMKM bahkan mencapai 11 juta orang. Karena itu, intervensi pemerintah yang lebih menyeluruh terhadap sektor UMKM merupakan upaya yang penting.

Ketiga, kebijakan afirmasi kepada daerah-daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah provinsi perlu menjamin bahwa pendidikan dan kesehatan, yang saat ini merupakan kebutuhan dasar dapat diakses dengan mudah oleh semua warga. Kebijakan afirmasi di dua bidang ini akan diberikan terutama bagi warga miskin yang kesulitan memperoleh akses pendidikan dan kesehatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim memang terus mengalami peningkatan, tahun 2004 sebesar 66,85, naik menjadi 68,95 pada tahun 2016. Angka tersebut tergolong IPM sedang dalam kurun waktu yang cukup panjang. Perlu upaya untuk meningkatkan IPM di atas nilai 70 agar tergolong IPM tinggi, salah satunya melalui pendidikan dan penguatan kualitas kesehatan.

Perhatian penting dalam pembangunan pendidikan di kesehatan adalah pada peningkatan anggaran. Meski anggaran untuk pendidikan dan kesehatan dalam APBD Jatim belum maksimal, tetapi melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, program pendidikan dan kesehatan dapat dioptimalkan.

 

(Sumber: surabaya.tribunnews.com)

Unidha
© 2017 Bappeda Kabupaten Pamekasan Bappeda Kabupaten Pamekasan : Facebook Twitter Linked Youtube