header-int

Sosialisasi DAK (Dana Alokasi Khusus) Bappeda Pamekasan

Selasa, 25 Apr 2017, 10:01:30 WIB - 43 View
Share
Sosialisasi DAK (Dana Alokasi Khusus) Bappeda Pamekasan

Alokasi dan pedoman umum pelaksanaan DAK ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pelaksanaan DAK dan penganggaran mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Teknis. Kewajiban daerah dalam pelaksanaan DAK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (1) berbunyi Daerah penerima DAK wajib menganggarkan DanaPendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10%(sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, (2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatanfisik”. Kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis. Sedangkan untuk daerah yang memiliki kemampuan keuangan tertentu tidak wajibkan menyiapkan dana pendamping. Mulai Tahun Anggaran 2013 ada penambahan alokasi DAK tambahan yang digunakan untuk peningkatan infrastruktur, bagi daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang tinggi wajib menyediakan dana pendamping sebesar 3%.
 
Tata cara penganggaran sumber dana DAK juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah. Bahkan setiap Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur kekhususan penganggaran sumber dana DAK. Namun ada beberapa kendala dalam penganggaran DAK yaitu keterlambatan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga serta Petunjuk Teknis yang mengatur terlalu detail, kadang kala tidak sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga memberikan penafsiran yang berbeda dan akhirnya penyerapan DAK tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pelaksanaan tidak optimal menyebabkan pencairan DAK yang ditransfer ke Daerah tidak akan sepenuhnya, sehingga akan menjadi beban bagi daerah untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pelaksanaan DAK tersebut.Untuk mengoptimalkan penyerapan DAK dari sisa tender, pemerintah daerah harus memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah
 
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah suatu dana yang bersumberkan dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Daerah tertentu dimaksud disini adalah daerah dengan pertimbangan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Tujuan diberikan DAK adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sehingga tercapainya sasaran prioritas nasional.

Unidha
© 2017 Bappeda Kabupaten Pamekasan Bappeda Kabupaten Pamekasan : Facebook Twitter Linked Youtube